News

Tahun Kedua Jokowi, HAM dan Reformasi Keamanan Dipertanyakan

Tahun Kedua Jokowi, HAM dan Reformasi Keamanan Dipertanyakan

eKoran.co.id – Pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla belum memprioritaskan hak asasi manusia dan reformasi keamanan selama dua tahun mereka di kantor, pengawas hak Imparsial mengatakan.

Belum ada inisiatif yang signifikan untuk meningkatkan perlindungan bagi hak-hak warga negara dari kebebasan berkeyakinan ditunjukkan dengan pemberian Jokowi ini, wakil direktur Imparsial Gufron Mabruri, Rabu. Negara dan bangsa telah menghasilkan tindakan luas terkait intoleransi diarahkan pada kelompok-kelompok minoritas agama, mulai dari diskriminasi dalam pelayanan publik untuk serangan terhadap rumah ibadah.

“Sejumlah undang-undang yang tampaknya mengancam kebebasan beragama masih terjaga dan tidak sedang ditinjau. Hal ini bermasalah karena hukum yang digunakan oleh kelompok-kelompok untuk melakukan diskriminasi dan minoritas serangan,” kata Gufron, Rabu, mengutip UU Penghujatan serta keputusan menteri bersama (SKB) yang menyatakan Ahmadiyah sesat.

Pemerintah telah gagal melindungi kebebasan berekspresi, yang ditunjukkan oleh pembubaran berulang diskusi akademis dan pemutaran film oleh kelompok-kelompok kepada siapa pejabat negara yang patuh. Perlindungan aktivis hak juga telah beresiko bawah pemerintahan Jokowi-Kalla sebagai serangan kekerasan mulai dari penangkapan penyiksaan telah bertahan, ia menambahkan.

BACA JUGA :  Jokowi Ingin Pelaku Bisnis E-commerce Dalam Negeri Berkompetisi

Sementara itu, Direktur Imparsial Al-Araf mengatakan pemerintahan Jokowi ini belum membuat setiap upaya yang serius untuk reformasi sektor keamanan. Belum ada dorongan konkret untuk reformasi badan intelijen untuk mengakhiri impunitas Militer Indonesia (TNI) dengan mereformasi pengadilan militer serta untuk memberantas budaya kekerasan yang dilakukan oleh TNI dan polisi terhadap warga sipil.

Pemerintah juga tidak memiliki kepedulian dalam mencegah TNI menjadi terlalu besar pengaruh dalam masyarakat sipil hidup, katanya, mengkritik keterlibatan TNI dalam operasi non-militer, seperti penggusuran. Hal-hal tersebut menjadi sorotan dan diharapkan dievaluasi pada periode berikutnya, karena menjadi masalah sosial yang juga harus dibangun.

Comments

Berita Terhangat

To Top