News

KPK: Setengah Dari Anggota Parlemen Jawa Tengah Belum Laporkan Harga Kekayaan

KPK: Setengah Dari Anggota Parlemen Jawa Tengah Belum Laporkan Harga Kekayaan

eKoran.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkapkan bahwa 69,92 persen dari anggota dewan legislatif di Jawa Tengah, sebagian besar yang anggota parlemen Kebumen, belum melaporkan kekayaan mereka.

“Delapan puluh satu persen anggota DPRD Kebumen belum menyampaikan laporan kekayaan mereka sebagai pejabat negara [diharuskan],” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Dia mengungkapkan keprihatinannya pada ketaatan kurang dari pejabat negara di kabupaten dan kota di Jawa Tengah melaporkan kekayaan mereka selama pertemuan koordinasi untuk memperkuat akuntabilitas pelayanan publik di Semarang, Selasa.

Basaria lebih lanjut mengatakan 3,95 persen pejabat eksekutif dari tiga dari 35 kabupaten dan kota di seluruh negeri belum melaporkan kekayaan mereka. Mereka berasal dari Demak, Grobogan dan Tegal.

“Selain itu, lebih dari 30 persen perusahaan usaha milik provinsi [BUMD] belum menyampaikan laporan kekayaan mereka,” kata komisaris tersebut.

“Kami harus terus menyelidiki harta kekayaan pejabat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pemantauan pun akan diperketat dan tentunya setiap pejabat wajib melaporkan harta kekayaan mereka.”

BACA JUGA :  Sopir Taksi Bali Demo Tolak Uber dan GrabTaxi

Basaria mengatakan hal itu kemungkinan bahwa para pejabat yang belum memenuhi persyaratan mereka masih bingung tentang mekanisme kekayaan pelaporan. Itu juga mungkin mereka lupa untuk melakukannya, ia menambahkan.

Basaria menolak spekulasi bahwa operasi KPK baru-baru ini, di mana seorang anggota parlemen Kebumen tertangkap basah karena menerima suap, terkait dengan ketidakpatuhan anggota parlemen kabupaten dalam melaporkan kekayaan mereka.

Pada tanggal 15 Oktober, penyidik KPK menangkap enam orang, dua dari mereka Kebumen anggota parlemen Yudhy Tri Hartanto dan resmi Kebumen Dinas Pariwisata Sigit Widodo. Mereka dituduh menerima hadiah yang melanggar hukum terkait dengan proyek senilai Rp 4,8 miliar (US $ 368,947.20) didanai tahun APBD-P 2016 melalui Kebumen Pemuda dan Olahraga.

Comments

Berita Terhangat

To Top