News

Upaya Pemerintah Untuk Memberantas Pungli Terhambat

Upaya Pemerintah Untuk Mmeberantas Pungli Terhambat

eKoran.co.id – Penangkapan terbaru dari pejabat transportasi terkait pungutan liar itu tertunda karena praktek-praktek yang telah lama menjadi endemik, seorang ahli mengatakan.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo seharusnya telah mengambil tindakan pada hari-hari awal masa jabatannya, menurut Siswanto Rusdi yang merupakan Direktur Maritim Institute Nasional.

“Mengapa penggerebekan terjadi hanya sekarang? Mereka [para pejabat yang diduga korup] seharusnya ditangkap sebelumnya, “katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta.

Dia berbicara dalam menanggapi kunjungan mendadak Jokowi kepada Kementerian Perhubungan menyusul penangkapan pada hari Selasa dari sejumlah pejabat dari kementerian karena diduga mengumpulkan “biaya” yang berkaitan dengan pelayanan perizinan.

Mengumpulkan pungutan liar disinyalir praktek umum di Kementerian Perhubungan Siswanto mengatakan mengutip sebagai contoh inspeksi kelayakan kapal.

“Dengan mengoles telapak pejabat, banyak kapal dalam inspeksi meluluskan kondisi kapal buruk. Akibatnya, sekoci tidak dapat diturunkan selama evakuasi dan banyak penumpang yang tidak dilengkapi dengan rompi penyelamat, “tambahnya.

Meskipun langkah akhir, Aboe Bakar Al Habsyi, anggota Komisi III DPR mengawasi urusan hukum, mengatakan tindakan itu pantas apresiasi publik.

“Meskipun besarnya kasus ini terlalu kecil untuk kepala negara untuk memantau, itu menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam memberantas pungutan liar,” katanya.

BACA JUGA :  Ahok Menuntut Dewan Ulangi “Tagihan” Terkait Reklamasi

Di sisi lain Polri akan melakukan reformasi internal dalam upaya untuk membasmi praktek “pungutan liar” yang terus wabah lembaga, seorang perwira polisi atas mengatakan. Polisi telah menemukan 33 kasus pungutan liar yang melibatkan polisi, juru bicara Kepolisian Nasional Insp. Jenderal Boy Rafli Amar, di Jakarta.

“Polisi berkomitmen untuk memerangi praktek pungutan liar di organisasi kami. Sebuah gugus tugas khusus telah diciptakan untuk memecahkan masalah ini, “katanya.

Dia menyebutkan bahwa polisi telah mengungkap enam kasus pungutan liar yang melibatkan sembilan petugas di Sumatera Utara, empat kasus yang melibatkan empat perwira di Jawa Barat dan kasus yang melibatkan dua petugas polisi di Papua.

Selain itu, polisi juga menangkap tiga petugas dalam dua kasus di Nusa Tenggara Barat, empat petugas yang terlibat dalam kasus di Gorontalo, sepuluh petugas di sepuluh kasus di Jambi dan satu petugas di Kepulauan Riau, tambahnya.

Polisi telah lama dianggap sebagai salah satu lembaga yang paling korup di Indonesia. Dalam sebuah survei 2015 yang dilakukan oleh Populi Pusat, sekitar 1.200 orang peringkat polisi sebagai lembaga paling korup di belakang badan legislatif seperti DPR dan dewan lokal.

Comments

Berita Terhangat

To Top