News

Ahok Menuntut Dewan Ulangi “Tagihan” Terkait Reklamasi

Ahok Menuntut Dewan Ulangi “Tagihan” Terkait Reklamasi

eKoran.co.id – Gubernur Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama telah menuntut Dewan Kota Jakarta untuk me-restart pembahasan dua RUU yang terkait dengan proyek reklamasi di Teluk Jakarta setelah tagihan itu dihentikan, menyusul penangkapan seorang anggota dewan kota pada akhir tahun lalu.

Dua tagihan yang berada oada Wilayah Pesisir dan Islet Zonasi Rencana (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) di pantai utara Jakarta.

“RUU RZWP3K siap untuk disetujui, sementara perselisihan pada tagihan RTRKS menyangkut satu artikel pada kontribusi tambahan. Dari kesaksian mereka, pengembang tidak keberatan dengan 15 persen dari kontribusi tambahan, “kata Ahok seperti dilansir tribunnews.com, Rabu.

Ahok mengutip dari kesaksian yang dibuat oleh beberapa pejabat dari pengembang reklamasi selama persidangan Muhammad Sanusi, anggota dewan kota, yang ditahan karena diduga menerima suap dari pengembang, yang dilaporkan berusaha menurunnya kontribusi tambahan dari 15 persen menjadi 5 persen. Mantan CEO Agung Podomoro Land dan pejabat lainnya telah ditemukan bersalah karena menyuap Sanusi dan kasusnya masih terus berlanjut dan bisa meluas ke berbagai pihak.

BACA JUGA :  Pesawat Maskapai Hong Kong Airlines Mengalami Turbulensi

Tambahan kontribusi dihitung dari penjualan properti yang dikembangkan di lahan reklamasi. Terlepas dari yang diperlukan untuk membayar kontribusi tambahan, para pengembang reklamasi juga wajib menyisihkan 5 persen dari lahan reklamasi untuk administrasi Jakarta.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah meminta pemerintah kota untuk menghentikan proyek reklamasi, sambil menunggu evaluasi dampaknya terhadap lingkungan oleh pemerintah pusat. Dia juga mengatakan bahwa pemerintah Jakarta tidak bisa bekerja sendiri dalam melaksanakan reklamasi.

Hal ini karena dianggap reklamasi bisa merugikan wilayah Jakarta dan bisa memicu terjadinya bencana alam yang tidak diinginkan. Selain itu pula, sebelumnya telah terjadi banyak aksi protes dari kelompok nelayan yang merasa proyek tersebut akan membuat lahan perikanan semakin kecil dan terhambat.

Comments

Berita Terhangat

To Top