News

Jokowi Ingin Reformasi Substansi Peradilan

Jokowi Ingin Reformasi Substansi Peradilan

eKoran.co.id – Presiden Joko “Jokowi Widodo telah menyerukan reformasi hukum dan substansial dengan segera, mengatakan itu adalah kunci untuk meningkatkan sistem peradilan Indonesia.

Tanpa reformasi hukum yang luas, kata Presiden, akan ada ketidakpercayaan dan ketidaktaatan dari orang-orang terhadap sistem hukum dan penegakan hukum.

“Ini [ketidakpercayaan dan ketidaktaatan peradilan] seharusnya tidak diperbolehkan dan tidak boleh terjadi, terutama di era saat ini persaingan dan kepastian hukum. Ini [sistem hukum yang kuat] adalah penting bagi suatu negara untuk dapat bersaing di tingkat regional. Untuk itu, tidak ada pilihan lagi, kita harus segera melaksanakan reformasi hukum besar dari yang tertinggi sampai yang terendah [tingkat], “kata Jokowi.

Berdasarkan indeks persepsi korupsi global dalam tahun 2015, Indonesia dalam peringkat ke-88 dari negara-negara yang disurvei, di mana Denmark, Finlandia dan Swedia yang mengakui tiga negara paling korup. Pada aturan indeks hukum, Indonesia berada di peringkat ke-52.

BACA JUGA :  Jokowi : Deregulasi Infrastruktur Akan Bantu Indonesia Lebih Kompetitif

Jokowi lebih menyoroti tiga hal pemerintah harus memperhatikan dalam memulihkan kepercayaan publik Indonesia dalam keadilan dan kepastian hukum. Mereka termasuk pengaturan peraturan, yang bertujuan untuk menghasilkan undang-undang yang berkualitas dan masuknya reformasi internal di dalam lembaga-lembaga penegak hukum.

“Saya juga menuntut langkah-langkah terobosan dalam pencegahan dan penyelesaian semua kasus hukum, seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, penyelundupan manusia, kebakaran hutan dan kejahatan narkoba,” Jokowi menekankan.

Pernyataan Jokowi itu diharapkan mampu membuat kinerja pemerintah dalam pemberantasan korup dalam negeri hingga di beberapa bidang lainnya dapat diperbaiki, hal ini diketahui bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran yang terorganisir hingga merugikan negara dengan nilai sangat besar.

Selain itu, RUU tentang koorupsi juga dianggap kurang memberikan efek jera bagi koruptor dan dicanangkan akan diubah sesuai apa yang terjadi.

Comments

Berita Terhangat

To Top