News

Sekretaris Negara: Militer Masih Mungkin Memiliki Hak Suara

Sekretaris Negara Militer Masih Mungkin Memiliki Hak Suara

eKoran.co.id – Pemberian hak suara untuk personel militer (TNI) Indonesia tidak akan mungkin karena undang-undang yang ada, Sekretaris Negara Pratikno mengatakan.

“Mengapa itu dipertanyakan? Ada jelas sudah dasar hukum,” kata Pratikno kepada wartawan ketika ditanya tentang sikap Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengenai isu tersebut, seperti dikutip kompas.com.

Pratikno itu menanggapi pertanyaan media yang terkait dengan permintaan yang dibuat oleh Panglima Militer Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo untuk memungkinkan personil militer untuk mengambil bagian dalam pemilihan.

Sekretaris negara mencatat tiga dasar hukum yang mendasari posisi Presiden dalam kaitannya dengan hak-hak politik bagi militer: Pasal 5 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Resolusi Nomor VII / MPR / 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian, UU No . 15/2011 tentang Pemilihan Umum Manajemen dan Hukum, serta Hukum. Tidak ada 34/2004 tentang TNI.

“Jadi jelas. Mereka semua menyatakan bahwa ketika datang ke politik, TNI harus tetap netral,” kata Pratikno, sementara menegaskan kebutuhan untuk mematuhi hukum.

BACA JUGA :  YLKI Mengklaim Kartel Dibalik Skandal Vaksin Palsu

“Kami tahu ini ada dalam undang-undang, namun memang epraturannya adalah jika seorang militer ingin terjun ke politik, maka orang tersebut harus melepaskan jabatannya atau mengundurkan diri.”

Gatot menyatakan awal pekan ini bahwa personil militer diperlakukan seperti warga negara asing karena tidak memiliki hak-hak politik. Dia menyatakan harapan bahwa militer akan memperoleh hak-hak mereka untuk memilih dalam pemilu dalam 10 tahun ke depan.

Hukum saat ini menetapkan bahwa personil militer tidak diizinkan untuk memilih, meskipun anggota keluarga mereka memiliki hak politik penuh.

“Saya masih berharap bidang militer akan diberikan hak dalam berpolitik karena itu tidak akan mempengaruhi kinerja dalam militer. Namun kembali ke dasar peraturan, ada beberapa hal yang membuat militer tidak bisa begitu saja masuk ke ranah politik,” katanya melanjutkan.

Comments

Berita Terhangat

To Top