Bisnis

Saga Aplikasi Ride-Hailing Memasuki Episode “Membingungkan”

Saga Aplikasi Ride-Hailing Memasuki Episode “Membingungkan”

eKoran.co.id – Perusahaan aplikasi Ride-Hailing seperti GrabCar, Uber dan Go-Car, dan mitra mereka lagi terjerat dalam kekacauan hukum sebagai akibat dari kebingungan yang berasal dari peraturan pemerintah baru-baru ini diberlakukan.

Peraturan Menteri Perhubungan no. 32/2016 – yang dikeluarkan pada bulan April, tetapi baru menetapkan berlakunya pada awal Oktober – menetapkan bahwa hanya mobil dengan spesifikasi mesin 1.300 cc atau lebih tinggi dapat digunakan oleh driver perusahaan aplikasi.

Namun, Dinas Perhubungan Jakarta menegaskan bahwa hal itu telah berlalu lebih dari 700 mobil dengan spesifikasi mesin lebih rendah dari 1.300 cc diuji kendaraan kelayakan kendaraan nya (KIR). Tes itu sendiri adalah kebutuhan lain dari peraturan bahwa driver harus memenuhi, sehingga mereka dapat beroperasi secara legal.

Badan ini mengklaim bahwa beberapa 700 mobil telah dirujuk kepada mereka oleh Kementerian Perhubungan. “Jika [Kementerian Perhubungan] disebut sepeda untuk KIR, kami akan mengujinya juga,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah.

Di sisi lain, kementerian berpendapat bahwa itu hanya mengacu pada Keputusan Menteri No. 35/2003 tentang transportasi umum karena peraturan tersebut belum dilaksanakan. Keputusan ini tidak menempatkan batasan apapun pada spesifikasi mesin untuk uji KIR.

BACA JUGA :  Solusi Untuk Ubercar Dan Grab Taksi Adalah Melakukan Hal Ini

“Kami pikir [ketika peraturan tersebut sedang disusun] bahwa kendaraan yang digunakan oleh aplikasi transportasi berbasis online dengan [Toyota] Avanza atau [Daihatsu] Xenias,” kata direktur transportasi dan multimode Kementerian d Transportasi, Cucu Mulyana. Kedua model memiliki spesifikasi mesin 1.300 cc ke atas.

Cucu mengatakan bahwa 700 mobil yang lulus uji KIR bisa beroperasi seperti biasa, namun pelayanan yang diberikan tidak ada kepastian hukum lebih lanjut selain pernyataan Cucu ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, kesengsaraan hukum perusahaan aplikasi yang dimulai beberapa bulan lalu ketika sopir taksi konvensional turun ke jalan memprotes layanan, yang mereka salahkan pendapatan yang berkurang.

Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan selain tes KIR, juga diperlukan driver untuk memiliki lisensi pengemudi angkutan umum tipe-A dan memiliki kepemilikan kendaraan mereka dipindahkan ke koperasi yang bermitra dengan perusahaan aplikasi.

Namun, pelaksanaannya telah bolak-balik dan driver perusahaan aplikasi sendiri melakukan protes, mengklaim operasi mereka sendiri telah terhambat oleh peraturan.

Comments

Berita Terhangat

To Top