News

Presiden dan DPR Tolak Ide Ahok

Presiden dan DPR Tolak Ide Ahok

eKoran.co.id – Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan DPR telah menolak usulan dari Gubernur Jakarta untuk memo kewajiban incumbent kepala daerah untuk mengambil cuti selama kampanye pemilu.

Widodo Sigit, kepala biro hukum di Kementerian, mengatakan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Senin bahwa Gubernur Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama permintaan untuk merevisi aturan UU Pemilu Daerah adalah tidak etis.

Sigit mengatakan kepala daerah selama pelantikan mereka telah berjanji untuk mematuhi konstitusi.

“Tidak etis jika pemohon [Ahok] upaya untuk mengubah hukum untuk mempertahankan kekuasaannya tanpa koordinasi masalah ini dengan pemerintah pusat,” katanya.

Sigit mengingatkan pengadilan bahwa Ahok pada satu waktu menuntut pelaksanaan peraturan selama pemilihan gubernur 2012.

“Kami melihat konsistensi para pemimpin kita dari kata-kata mereka dan kemudian menilai apakah dia cocok untuk menjadi panutan kami,” katanya.

Dia mengatakan Ahok pernah mendesak maka kewajiban Gubernur Fauzi Bowo untuk mengambil cuti untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil. “Saya bertanya-tanya mengapa incumbent sekarang berubah pikiran. Saya berharap dia akan memikirkan kembali keputusannya, “katanya.

Dia juga mengatakan bahwa Ahok tidak perlu khawatir tentang administrasi kota yang tanpa pemimpin tanpa dia sebagai hukum memungkinkan untuk gubernur PLT.

Ahok sebelumnya menyatakan kepada pengadilan bahwa Pasal 70, ayat 3 hukum merampas hak konstitusionalnya dengan memaksa dia untuk mengambil cuti, mengklaim bahwa banyak orang bisa mengambil keuntungan dari ketidakhadirannya dari gubernur.

Artikel ini menetapkan bahwa pemain lama harus mengambil cuti yang tidak dibayar dan dilarang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh posisi mereka dalam kampanye mereka untuk pemilihan kembali.

BACA JUGA :  Nelayan Menuduh Australia Lakukan Penipuan Dalam Kasus Imigran Bangladesh

Ahok diinginkanmengambil cuti untuk menjadi pilihan opsional untuk pemain lama. Dia mengatakan dia tidak ingin mengambil cuti karena ia tidak ingin mengambil bagian dalam kampanye.

Sigit menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam mengambil cuti oleh PNS yang bertentangan dengan pejabat publik.

“Mengambil cuti [sebagai syarat] adalah mekanisme untuk tingkat lapangan bermain antara pemain lama dan calon lain sebagai incumbent mungkin menyalahgunakan posisi mereka untuk keuntungan mereka sendiri dalam pemilihan,” katanya.

Ia memberi contoh bahwa incumbent bisa menggunakan program pemerintah untuk mengadakan kampanye terselubung. Argumen yang sama juga dilakukan oleh dua anggota DPR.

Arteria Dahlan, anggota DPR Komisi II mengawasi urusan rumah, kata persyaratan cuti untuk incumbent adalah kewajiban, bukan hak.

“Sebagai kampanye merupakan kewajiban, mengambil cuti juga wajib untuk mencegah [mapan] menyalahgunakan kekuasaan mereka,” katanya.

Ia mengatakan presiden, wakil presiden, dan DPR atau posisi terpilih lainnya diwajibkan untuk melakukan kampanye pemilu, jika ingin masuk ke pemilihan kembali.

“Sementara berkampanye, mereka tidak diperbolehkan untuk menggunakan [dari posisi mereka] fasilitas kecuali untuk alasan keamanan dan juga berkewajiban untuk mengambil cuti,” katanya.

Arteria dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengatakan kampanye adalah norma setiap pemilu di dunia.

“Bahkan [Presiden AS Barrack] Obama yang mungkin setenar Pak Ahok juga berkampanye,” godanya.

Berbicara setelah sidang, Ahok mengatakan dia masih optimistis dengan proposal. “Kami akan menunggu pengadilan untuk memutuskan,” katanya.

Comments

Berita Terhangat

To Top