Politik

KPK Kritik Menteri Yuddy Karena Mudik Pakai Mobil Dinas

KPK Kritik Menteri Yuddy Karena Mudik Pakai Mobil Dinas

eKoran.co.id – KPK kritik Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi karena mudik memakai mobil dinas.

Namun Yuddy malah balik menyayangkan sikap KPK yang tidak tahu hal sebenarnya. Dirinya juga bersikeras kalau apa yang ia lakukan saat mudik menggunakan mobil dinas bukanlah perbuatan yang menyalahi aturan.

“KPK dalam mengeluarkan pernyataan itu lihat dulu kalau bahasa hadis itu, ashabul nujum, masalah yang sebenarnya. Tak bisa dipukul rata semua,” ujar Yuddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Yuddy juga menjelaskan kalau kendaraan yang ia gunakan saat pulang kampung adalah mobil dinas yang melekat dengan jabatannya sebagai menteri. Sehingga dirinya menganggap kalau mobil itu boleh dipakai mudik. Sementara itu, mobil dinas yang tidak boleh dipakai mudik adalah kendaraan dinas operasional.

“KPK harus liat lihat dulu. Dilarangnya dalam konteks apa. Misalnya sekarang ini kan dinas terus saya ada keperluan pribadi ke dokter gigi pakai mobil dinas, ya boleh,” tambah Yuddy.

Bahkan Yuddy juga mencontohkan ketika Pak Presiden Jokowi mudik ke Solo serta Pak Jusuf Kalla mudik ke Makassar. Mereka berdua juga memakai mobil dinas beserta seluruh perangkat protokol Presiden dan Wapres untuk pulang kampung.

BACA JUGA :  Bupati Tangerang dimintai Keterangan terkait kasus dugaan suap RAPERDA

“Namanya mobil dinas yang melekat dengan jabatan boleh digunakan yang bersangkutan selama dia masih menjabat dan melaksanakan tugasnya,” katanya.

KPK justru menilai Yuddy tidak memberikan contoh yang baik kepada staf bawahannya. Apalagi terkait masalah reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga.

Yuddy sendiri mudik ke Bandung beserta anak dan istrinya pada Rabu (6/7/2016).

“Hal seperti ini sepatutnya ditimbang baik-baik oleh pejabat atau penyelenggara negara. Reformasi birokrasi tidak mungkin bisa berhasil jika tidak ada contoh kuat dari atas,” kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono, Rabu (13/7/2016).

Menurut Giri, Kementerian PAN RB, kendaraan dinas juga ada aturannya sendiri. Sehingga tidak boleh disalahgunakan seenaknya sendiri.

Peraturan Menpan RB Nomor 48 Tahun 2013 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Kemenpan RB juga mengatur perihal kendaraan dinas sebagai bagian dari sarana di Kementerian.

Giri juga menjelaskan kalau semua fasilitas sarana dan prasarana kantor kementerian termasuk kendaraan dinas harus digunakan secara tepat. Dengan begitu akan mempermudah saat melaksanakan tugasnya.

“Bukan untuk kepentingan di luar itu, seperti kepentingan pribadi,” ujar Giri.

Comments

Berita Terhangat

To Top