Politik

KPK Kembali Temukan Bukti Baru Terkait Kasus Sanusi

KPK Kembali Temukan Bukti Baru Terkait Kasus Sanusi

eKoran.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menemukan bukti baru untuk mejerat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi (MSN).

MSN adalah adik dari Politisi asal Gerindra yakni M Taufik. Pria ini diduga telah melakukan penyelewengan jabatan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam konferensi pers, melalui Kepala Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, menjelaskan kalau tim penyidik KPK berhasil menemukan bukti baru yang sangat kuat untuk menetapkan MSN sebagai tersangka kasus TPPU.

“MSN diduga telah melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan dan seterusnya, harta kekayaan yang diketahui diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi,” kata Priharsa di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin (11/7/2016).

Sebelumnya, MSN terjerat kasus pembahasan Raperda Reklamasi, namun setelah dikembangkan kasus ini mendapatkan fakta baru yang mengejutkan. Pasalnya MSN sudah berurusan dengan dua kasus yang berbeda dan sama-sama berat hukumannya.

“Atas perbuatan tersebut, MSN disangkakan melanggar pasal 3 juncto atau pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juncto pasal 55 ayat 1 ke-1,” tambahnya.

BACA JUGA :  PM Najib Dinyatakan Bersih dari Korupsi, Setelah Terima Rp 9,4 T dari Arab Saudi

Hingga saat ini KPK sudah menyita aset investasi milik MSN berupa Mobil dan uang. Namun Priharsa tidak mau menjelaskan secara detail berapa nominal uang yang sudah disita KPK. Hal ini karena tim penyidik dari KPK belum selesai sepenuhnya dalam kasus TPPU.

“Kami memang sudah menyita beberapa aset milik MSN. Salah satunya aset bergerak sepert mobil dan uang, untuk lebih detailnya tidak bisa saya sebutkan,” jelasnya.

Priharsa juga mengatakan kalau KPK sudah memeriksa saksi sebanyak 10 orang untuk dimintai keterangan terkait surat perintah penyidikannya (sprindik) baru ditandatangani pada tanggal 30 Juni silam.

Dari semua saksi itu, dua diantaranya adalah pejabat PT Agung Podomoro Land (APL), yakni Direktur Legal dan Operasional Legal yakni Miarni Ang dan Herjanto Widjaja.

“Ini BAP (Berita Acara Penyidikan) baru, asetnya ada yang beberapa di pihak kami, ada apartement juga. Tapi detailnya tidak bisa kami sampaikan disini,” kata Miarni Ang usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin (11/7/2016).

Comments

Berita Terhangat

To Top