Politik

Ruhut Sitompul Diduga Melanggar Kode Etik

Ruhut Diduga Melanggar Kode Etik

eKoran.co.id – Ruhut Sitompul diduga telah melanggar kode etik sebagai anggota Komisi III DPR. Oleh karena itulah saat ini dirinya diminta mundur dari jabatannya oleh Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah. Mereka pun sudah mengutarakan aspirasinya kepada Ketua Umum Partai Demokrat, pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono).

“Kami mendesak kepada pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), kami minta pak SBY tegas untuk berhentikan saudara Ruhut,” ujar Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak di Kompleks Parlemen, Senayan, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa, (31/5/2016).

Menurut Dahnil Anzar Simanjuntak, dia sangat kecewa sekali dengan pernyataan Ruhut yang mengubah akronim pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) menjadi Hak Asasi Monyet. Hal itu tentu telah menghina harga diri SBY. Padahal selama ini SBY tidak pernah mengajarkan ataupun mencontohkan hal sehina itu kepada semua orang.

“SBY kan mendorong politik sopan dan meninggikan etika,” ujar Dahnil.

Dahnil juga mengungkapkan kalau Ruhut bukan hanya merusak nama baik pak SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat, tapi juga telah merusak keadaban publik. Untuk itu, dirinya minta Ruhut segera dicopot dari jabatannya.

“SBY punya fatsun tinggi terkait etika. Apa yang dilakukan Ruhut bertentangan dengan apa yang didorong pak SBY. Makanya kami dorong SBY berani memecat pak Ruhut. Karena merusak keadaban publik dan Demokrat juga,” kata Dahnil.

Dahnil juga menambahkan kalau pihaknya sudah melayangkan surat kepada Partai Demokrat untuk proses pemecatan Ruhut. Beberapa waktu lalu Ruhut memang menghadiri acara milad Muhammadiyah ke-84, mereka hanya berbicara layaknya tuan rumah dan tamu, sehingga pihak Muhammadiyah tetap bersikap baik kepada Ruhut. Namun saat itu Ruhut tidak mau minta maaf, jadi terpaksa proses hukum harus tetap berjalan.

BACA JUGA :  Fraksi PPP Nyatakan Dukungan Untuk Ahok-Djarot

“Dia komunikasi biasa, silaturahim. Dia tidak menyebutkan permohonan maaf. Saudara Ruhut sempat datang pas perayaan milad ke 84 kami. Dia datang dengan baik, kami sambut baik-baik. Kita bersikap biasa, sebagai teman. Tapi kami tegaskan proses hukum tetap berlangsung,” kata Dahnil.

Dahnil juga mengungkapkan kalau ini merupakan sanksi tegas untuk pejabat publik, sehingga mereka tidak lagi semena-mena dengan jabatannya.

“Kita tidak ingin hal ini terus berulang apalagi mereka yang pejabat publik. Supaya ini tidak terulang maka harus ada sanksi tegas dari MKD,” pungkas Dahnil.

Seperti yang kita ketahui, sebelumnya Ruhut telah mengatakan kata tidak pantas saat rapat dengar pendapat DPR dengan Polri. Waktu itu Ruhut melontarkan kritik keras terhadap pihak-pihak yang menyalahkan kinerja Densus 88 terkait kasus tewasnya Siyono. Ruhut pun sampai mengubah akronim HAM (Hak Asasi Manusia) menjadi “Hak Asasi Monyet”.

“Saya kecam yang datang komisi III mengatakan Densus 88 melanggar HAM, HAM apa yang dilanggar, hak asasi monyet?,” kata Ruhut di Ruang Komisi III, Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 20 April.

Comments

Berita Terhangat

To Top